BERITA TERBARU HARI INI – PDIP Tegaskan Tersangka Judi Online Alwin Jabarti Kiemas Bukan Keluarga Megawati. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa tersangka kasus judi online Komdigi Alwin Jabarti Kiemas bukan keluarga dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan bukan juga kader dari partai berlambang kepala banteng itu.
“Yang bersangkutan bukan keluarga dan juga bukan kader PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy, saat dihubungi, Selasa (26/11/2024).
Dia menilai, kasus Alwin hanya untuk menjelekan citra PDIP, terutama di masa tenang jelang pencoblosan Pilkada Serentak 2024.
“Saya melihat ini hanyalah upaya untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan. Terutama di masa tenang jelang pencoblosan,” tegas dia.
Oleh sebab itu, dia akan melaporkan akun media sosial yang sengaja menyebarkan hoaks yakni mengkaitkan Alwin adalah keponakan Megawati dan kader PDI Perjuangan.
“Cuitan yang tendensius. Itu jauh hubungannya dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati tapi sengaja nama Ibu Megawati dan PDI Perjuangan dijadikan dalam satu frase,” ujarnya.
“Kalimat menyatukannya dalam satu kalimat artinya dia sengaja menarik Ibu Mega dan PDI Perjuangan seolah-olah menjadi bagian dari kasus judi online. Ini cuitan jahat, menggiring opini, dan mengandung unsur fitnah. Akun anonim bebas bicara tanpa tanggung jawab. kami akan melaporkan fitnah dan tuduhan tidak berdasar ini,” imbuh Ronny.
PDIP Kritik Polisi Baru Ungkap Kasus Judi Online Alwin Kiemas: Contoh Nyata Politisasi Hukum
Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan 24 orang sebagai tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Salah satu tersangka adalah AJ alias Alwin Jabarti Kiemas, yang disebut-sebut merupakan keponakan suami Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara PDI Perjuangan Chico Hakim menegaskan, partainya mengutuk keras pembiaran judi online di Indonesia.
“Kami mengutuk keras maraknya judi online yang dibiarkan tumbuh subur tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Sejak kasus Ferdy Sambo mencuat, semestinya aparat bergerak memberantas judi online hingga ke akar-akarnya, bukan membiarkannya menjadi masalah akut seperti saat ini,” kata Chico dalam keterangannya, Senin (25/11/2024).
Menurut Chico, pengungkapan Alwin Kiemas dalam kasus judi online ini sangat berbau politisasi hukum. Sebab baru dilakukan pada masa tenang Pilkada 2024. Padahal dia sudah ditangkap sejak sebulan lalu.
“Kasus Alwin Jabarti Kiemas yang baru diungkap pada masa tenang setelah ditahan sebulan sebelumnya, adalah contoh nyata politisasi hukum. Penggunaan hukum sebagai alat politik adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Namun, rakyat Indonesia semakin cerdas dan sadar bahwa judi online dapat berkembang masif karena dilindungi oleh oknum aparat dan penguasa,” ucap dia.
PDIP Desak Bentuk Komite Khusus Independen
Chico menyebut, praktik judi online yang melibatkan dukungan dari oknum aparat, sebagaimana terungkap dalam kasus Ferdy Sambo, diyakini telah meluas ke berbagai lembaga, termasuk eksekutif, legislatif, dan institusi penegak hukum.
“Modus operandi yang menggunakan artis dan keluarga tokoh terkenal sebagai “daya tawar” menunjukkan pola kerja mafia yang sistematis dan terstruktur. Mafia judi online ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi ancaman besar bagi integritas bangsa,” kata dia.
Bahkan, Chico menyebut mafia judi online, narkoba, dan tambang ilegal dengan kapitalisasi dana yang besar telah terindikasi bermain dalam pilpres, pileg, dan pilkada.
“Secara logika, mafia lebih cenderung mendekat kepada penguasa untuk mendapatkan perlindungan dan akses, daripada kepada oposisi. Oleh karena itu, kami mendesak pembentukan Komite Khusus Independen yang terdiri dari elemen masyarakat, akademisi, dan penegak hukum untuk mengusut tuntas aliran dana ilegal yang digunakan untuk kepentingan politik,” bebernya.