Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv menegaskan pemerintah supaya menghitung akibat penghapusan utang macet usaha mikro, kecil, serta menengah( UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan serta kelautan, dan UMKM yang lain.
Dia menegaskan, pemerintahan Prabowo wajib hati- hati mengeksekusi kebijakan ini supaya tidak terjalin perihal yang bisa merugikan keuangan negeri di masa depan.
“ Pada prinsipnya niatan baik pemerintah ini senantiasa wajib dilaksanakan dengan berlandaskan kehati- hatian, transparan serta pas sasaran, supaya tidak terjalin penyalahgunaan yang tidak di idamkan,” ucap Rajiv di Lingkungan Parlemen, Jakarta, Jumat( 8/ 11/ 2024).
Bersumber pada informasi OJK sampai Agustus 2024, kata Rajiv, kredit macet di zona pertanian menggapai Rp 10, 75 triliun.
Di zona perikanan berjumlah sebesar Rp. 1, 11 triliun. Sedangkan itu, total kredit di zona perikanan menggapai Rp 517, 253 triliun serta Rp 20, 49 triliun pada zona pertanian.
Oleh sebab itu, pemerintah butuh membenarkan UMKM yang memperoleh sarana penghapusan utang ini betul- betul layak.
Rajiv pada prinsipnya menunjang penuh upaya pemerintah memutihkan kredit mangkrak ratusan ribu petani serta nelayan kecil, sebab sepanjang ini mereka terjebak dalam siklus utang akibat bayaran penciptaan pertanian ataupun ongkos melaut yang besar.“ Penghapusan utang merupakan pemecahan konkret untuk Petani serta nelayan kecil yang sering terjebak dalam siklus utang yang susah diatasi, paling utama di tengah keadaan ekonomi yang tidak menentu, mereka mengalami tantangan besar, semacam fluktuasi harga komoditas, kandas panen, cuaca kurang baik, sampai sedikitnya akses ke teknologi serta modal usaha yang mencukupi,” ucap Rajiv.
Pimpinan Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Jawa Barat( Jabar) ini memperhitungkan, langkah pemerintah tersebut hendak terasa langsung serta berakibat positif pada petani serta nelayan.
Terlebih, petani serta nelayan ialah tulang punggung kelangsungan program ketahanan pangan nasional yang digagas Prabowo.
“ Petani serta nelayan merupakan ujung tombak ketahanan pangan bangsa ini, dengan meringankan beban utang mereka, kita ikut menunjang kesejahteraan serta stabilitas zona pertanian serta kelautan yang sangat berarti untuk negeri,” ucap Rajiv. Ia berharap kebijakan ini lekas diimplementasikan secara efisien supaya para petani serta nelayan kecil bisa kembali produktif menunjang program pangan nasional.
Dikenal, penghapusan utang macet ini diisyarati dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah( PP) No 47 Tahun 2024 pada bertepatan pada 5 November 2024.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman berkata PP ini terbuat supaya pihak bank mempunyai legitimasi ataupun payung hukum buat menghapus piutang yang tidak perform.
Harapannya, UMKM yang terdampak dalam penghapusan dapat mengajukan pinjaman kembali.
” Jadi aku ingin sampaikan ini tidak seluruh pelakon UMKM. Jadi ini sesungguhnya telah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank tiap- tiap,” kata Maman di Lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa( 5/ 11/ 2024) malam.
Ada pula UMKM yang lain tersebut, antara lain UMKM fashion/ busana, kuliner, serta industri kreatif. Maman meningkatkan, jumlah optimal penghapusan ini sebesar Rp 500 juta buat tubuh usaha serta Rp 300 juta buat perseorangan.
TAGS…