Pengamat Politik UIN Mataram: 7 Menko Bantu Gibran yang Belum Pengalaman
Mataram- Pengamat Politik Universitas Islam Negara( UIN) Mataram Ihsan Hamid menyoroti jabatan 7 Menteri Koordinator( Menko) Kabinet Merah Putih masa pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka yang baru saja dilantik. 7 Menko itu hendak mem- back up ataupun menyelimuti kinerja Gibran yang dinilai belum berpengalaman.
” Timbulnya 7 Menko yang sesungguhnya bukan eksekutor melainkan koordinatif, sifatnya dapat dibaca bagian dari back- up terhadap posisi Wapres Gibran yang dibaca masih agak sedikit pengalaman di kancah nasional. Ini bukan semata kebutuhan teknis, namun dapat dibaca selaku kebutuhan politis,” ulas Ihsan dikala diwawancarai detikBali, Senin( 21/ 10/ 2024).
” Aku masih memandang nyaris 15- an orang masih diisi orang lama yang memiliki keakraban dengan Jokowi. Ini bukan seluruhnya politik handal, namun politik akomodatif. Prabowo menyadari seluruhnya ia terpilih jadi presiden tidak lepas dari andil besar pengawalan Jokowi,” beber periset Pusat Riset Demokrasi serta Kebijakan Publik( PusDek) itu.
” Aku dalam sebagian aspek masih menyangka sesungguhnya bentuk badan yang lumayan gendut namun lebih memandang mengafirmasi kepentingan politik koalisi. Tercantum bisikan Jokowi,” sambungnya.
Banyak pihak memperhitungkan bentuk badan kabinet dengan 48 menteri, 6 pejabat setingkat menteri, serta 55 wakil menteri( wamen) sangat gendut. Karena, Ihsan melanjutkan, Prabowo- Gibran berupaya melaksanakan politik akomodatif dalam menyusun struktur kabinet. Di sisi lain, senantiasa penuhi prinsip zaken kabinet. Ialah, mengisi kabinet dengan orang- orang handal cocok bidangnya.
Ihsan memperhitungkan bentuk badan kabinet gendut Prabowo- Gibran memanglah suatu kebutuhan. Indonesia dikala ini lagi mengalami banyak tantangan global yang perlu pemecahan kongkret di tengah perkara bangsa yang terus menjadi lingkungan.
” Akumulasi bentuk badan kabinet, ataupun pemecahan satu kabinet jadi sebagian kabinet memanglah wajib dicoba. Misalnya Departemen Dikbud Ristek Dikti yang awal mulanya satu jadi 3. Ini aku kira memanglah wajib dicoba, mengingat beban di satu departemen memanglah berat. Ini relevan serta berarti. Begitu pula Kemenkumham,” jelasnya.
” Jika bicara soal nomenklatur penyusunan kelembagaan ini bukan seluruhnya sebab suka- sukanya Prabowo namun lebih sebab kebutuhan menanggapi perkara bangsa,” sambungnya.
Ihsan memprediksi hendak terdapat problem yang timbul di kabinet gemukPrabowo- Gibran. Daya guna kerja kabinet hendak melambat.
” Sebab terdapat pemecahan nomenklatur di sebagian departemen, aku kira tentu hendak terhambat. Hendak terdapat penyesuaian, regulasi, personalia ataupun struktur organisasi. Ini hendak berakibat pada pelambatan kinerja. Departemen yang dipecah pasti tidak dapat berakselerasi dengan kilat, tuntas, efisien. Mereka perlu waktu 6- 12 bulan,” jelasnya.
Ihsan berharap menteri kabinet Prabowo- Gibran lekas bekerja. Tidak lagi fokus buat lebih banyak mengakomodasi kepentingan lain di struktur departemen.
” Kami berharap lekas bekerja serta jangan terjebak pada kepentingan kiri- kanan buat mengakomodasi lagi kepentingan sang A, B, serta C. Yang jelas Prabowo banyak memilah figur,” tandas Ihsan.